ACARA PERPISAHAN DAN PELEPASAN TUGAS BAPAK RINTO, S.T
KE PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Teluk Kuantan, hari selasa, tanggal 12 November 2019 keluarga besar Pengadilan Agama Teluk Kuantan merayakan acara perpisahan dan pengantar tugas Staff Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Rinto,S.T., yang mutasi menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Acara di awali dengan kata-kata perpisahan dari Bapak Rinto,S.T., Dalam kata-kata perpisahannya, Bapak Rinto,S.T., sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih dengan diadakannya acara perpisahan ini. Beliau mengatakan selama tujuh bulan lebih bertugas begitu banyak kenangan yang dijalani, beliau mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik dan tetap menjaga silaturrahmi meskipun sudah berjauhan.
Acara dilanjutkan dengan kata sambutan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak Dr. Erlan Naofal S.Ag.,M.Ag. yang mewakili seluruh pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan,kemudian kata sambutan dari Kasubbag Umum dan Keuangan Bapak Miswan S.H.I., dan Sekretasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bapak Hera Venriko S.E. Dalam kata sambutannya, Ketua pengadilan Agama Teluk kuantan mengucapkan selamat dan sukses atas mutasi Bapak Bapak Rinto,S.T., yang pindah ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan. Bapak ,Dr.Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag juga berpesan agar apapun tugas yang diberikan oleh Pimpinan harus diselesaikan tanpa mengeluh.
Dan acara terakhir, pemberian cinderamata oleh pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan kepada Bapak Rinto,S.T., sebagai tanda perpisahan dan doa dari seluruh pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.